Pengamat Sebut Ekonomi Indonesia Timur Rapuh

Pelaksanaan Otonomi Daerah Komite Pemantau (KPPOD) menyebutkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur masih belum memiliki dasar yang kuat. Pasalnya, mereka telah disangga pertumbuhan ekonomi dengan konsumsi atau pengeluaran pemerintah daerah (Pemda) daripada investasi dan pembangunan infrastruktur.

"Banyak anggaran. Jadi itu seperti ekonomi gelembung sabun," kata Direktur Eksekutif Robert Endi Jaweng KPPOD di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/2).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi daerah timur seperti Maluku, Papua mengalami peningkatan yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 4,89 persen pada 2017-6,99 persen pada tahun depan.

Namun demikian, panggilan Endi pertumbuhan tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian atau masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dalam kontribusi dari 2 persen yang diberi wilayah Indonesia timur untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2018.

Menurut dia, kontribusi tersebut rendah. Menurut analisis, hal itu terjadi karena kegagalan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur dan investasi.

"Ini tampaknya tumbuh, tapi itu adalah dasar dari bisbol yang kuat, karena semakin banyak kontribusi perdagangan, konsumsi. Selain itu, konsumsi pengeluaran pemerintah dan bukan dari sumber yang produktif investasi dan sebagainya," katanya .

Sebagai hasil dari kegagalan ini, ia mengacu pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Timur tetap pada tingkat terendah dari tahun ke tahun daripada Jawa-Bali. Bahkan, lanjut dia pergi, pemerintah daerah selalu meminta peningkatan alokasi dana atau pembangunan daerah dari Dana Desa dari waktu ke waktu.

Menurut dia, pemerintah daerah perlu membuktikan kinerja pertama sebelum meminta kenaikan. Bukti kinerja harus dilakukan dengan meningkatkan standar hidup daerah.

"Uang itu diminta semakin lebih dan lebih, Bahwa ada terbukti pertama. Coba sekarang lihat, 30 persen dari transfer dana ke daerah, tetapi dampak dari peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik di daerah masih tidak merata," katanya .

Ia mengaku penyebab utama masalah ini adalah manajemen fiskal daerah tidak optimal. Dia disebut banyak anggaran terserap hanya untuk kebutuhan birokrasi daripada pembangunan infrastruktur dan investasi bagi masyarakat.

"Lebih ke biaya, pengeluaran birokrasi 60 persen, maka pengeluaran wajib juga patokan besar. Jadi, maka orang-orang bagaimana?," Katanya.

Selanjutnya, Robert direkomendasikan pemerintah untuk memperjelas dan memperketat kontrol penyerapan dana di daerah, khususnya Timur.

Menurut dia, kebutuhan pemerintah untuk menentukan alokasi dana tambahan berdasarkan wilayah variabel, dan juga kinerja pemerintah daerah yang telah dilakukan secara real, bukan pelaporan hanya berdasarkan.

"Harus benar Nah ditegakkan disiplin transfer berbasis kinerja. Bisa kemudian dengan kinerja biasa-biasa saja, yang kemudian membuat nuansa pemerintah tidak akuntabel tetapi terus-menerus meminta dana meningkat," pungkasnya.

Sebelumnya, provinsi yang tidak diketahui dengan poin IPM terendah masih didominasi timur Indonesia pada bulan Januari 2020, yaitu Papua di 60,84, diikuti oleh 64,70 provinsi Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) 65,23, 65,73 Provinsi Sulawesi Barat, dan Kalimantan Barat 67,65.