Prabowo Cool Soal Natuna, Jokowi: Tak Ada Tawar-Menawar

Prabowo Cool Soal Natuna, Jokowi: Tak Ada Tawar-Menawar

Presiden Joko Widodo menyatakan masalah sengketa Indonesia vs China di perairan Natuna, Kepulauan Riau, tidak bisa dianggap enteng. Presiden Jokowi menyatakan pemerintah Indonesia tidak gentar terhadap klaim dari Cina ketika datang ke kedaulatan negara.

"Saya pikir, seluruh pernyataan yang disampaikan sangat baik bahwa tidak ada hal seperti tawar-menawar atas kedaulatan, wilayah tentang negara kita," kata Jokowi tegad saat membuka Sidang Kabinet Rapat tentang Pembentukan RPJMN 2020-2024 di Istana Negara, Senin, 6 Januari 2020,

Pemanasan hubungan antara Indonesia dan China yang dipicu oleh masuknya sejumlah kapal Cina untuk mengawal angkatan laut negara itu di perairan Natuna Utara. Sejumlah memancing ikan kapal di perairan tampaknya mengambil dengan Coast Guard mengawal Cina.

Insiden ini dipicu oleh peringatan tempur operasi militer di perairan Natuna dan membuat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melayangkan surat protes kepada pemerintah China bahkan diabaikan. Kementerian Luar Negeri China mengklaim Laut Cina Selatan (Utara Natuna) sebagai teritorial dan keputusan UNCLOS dan Arbitrase menolak PBB yang mengakui wilayah (laut) Natuna Utara sebagai bagian dari NKRI.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo menanggapi santai klaim Cina atas perairan Natuna. Bahkan, dia memperingatkan bahwa Cina adalah negara yang ramah Indonesia juga. "Kami mendinginkannya, kami santai ya kok," kata Prabowo di Kementerian Kelautan dan Investasi, Jakarta, Jumat, Januari 3, 2020.

Menurut Prabowo, setiap negara memiliki sikap sendiri mengenai kasus ini. Namun, kedua negara perlu mencari solusi yang baik. "Kami diselesaikan dengan baik ya, bagaimana Cina sebuah negara yang ramah," katanya.

Sejalan dengan Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta semua pihak tidak terkait dengan polemik memprovokasi sebuah kapal Cina yang pecah di perairan Natuna dan mengambil ikan di sana. "Yang penting tetap dingin, ada terlalu doyan, yang penting kita semua kompak di semua pemangku kepentingan, semua kementerian dan lembaga," kata Edhy di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan, Senin, Januari 6, 2020.