Ibu Kota Baru, Milenial dan Kegelisahan 'Ghost Town' Bappenas.

Hujan deras yang mengguyur Jakarta, Jumat (27/12) sore dan tidak menyurutkan antusiasme milenium Jakarta untuk menemukan ibukota baru mereka.

Tidak kurang dari 30 orang ibukota kuno membangun bertemu diskusi bertajuk "Balikpapan greet" yang diselenggarakan oleh Kementerian Rencana Pembangunan Nasional (PPN / Bappenas) di Matalokal, Blok M daerah, Jakarta Selatan.

Panggil Aditya Herlambang, yang berpartisipasi aktif untuk mengekspresikan pandangannya tentang rencana pemindahan ibu kota.



Dia mengatakan dia tidak akan keberatan jika ibukota harus dipindahkan. Hal ini juga tidak keberatan jika Anda harus menyesuaikan ke ibukota baru di Penajem Paser, Balikpapan.
Sikap yang disampaikan setelah mengunjungi Balikpapan. Selama kunjungannya, ia percaya Penajem Paser adalah tempat yang tepat untuk melayani sebagai ibukota bangsa.

"Harus Balikpapan, sebagai miliknya, ekonomi yang baik, hanya tinggal di sana dengan nyaman apalagi kota," katanya.

Meskipun tidak ada keberatan datang ke pikiran kekhawatiran Aditya mengenai lokasi pemindahan ibu kota. Kekhawatiran tentang ancaman itu kabut yang bisa menjadi tamu setiap tahun di ibukota baru.

perhatian Adit tidak mengherankan. Karena lokasi ibukota baru dekat dengan hutan.

Kebakaran hutan juga masih menghantui pulau Kalimantan di setiap musim kemarau. Dalam perjanjian sepenarian, Adam juga menyatakan dukungan mereka. Ibukota milenium bahagia berusia 21 telah dipindahkan dari Jawa.

Menurut dia, langkah tersebut bisa mendukung perekonomian di luar Jawa. Namun dia memperingatkan posisi Kalimantan rawan konflik.

"Harus dilihat lagi dekat model keamanan, tepat di dekat Malaysia dan Laut China Selatan. Seperti yang kita lihat di sini harus menempatkan pemerintah lagi, "katanya.

Sejak Presiden Jokowi mengumumkan Agustus lalu, pembahasan pemindahan ibu kota sering dilakukan. Setelah meninjau lokasi dan pengundangan Kalimantan sebagai calon tunggal, Senin baru, 23 Desember dan pemerintah telah mengumumkan pemenang dari kompetisi desain modal baru.

Berbagai kebijakan pendukung seperti jalan raya antarprovinsi, transportasi umum, drainase, bendungan, pelabuhan dan infrastruktur dasar yang dibayarkan kepada misi sukses Presiden Jokowi.

Berdasarkan studi Perencanaan / Bappenas, anggaran untuk fisik percaya ibukota mencapai Rp 446 triliun. Anggaran ini digunakan untuk mendukung fungsi utama, fungsi pendukung, fungsi dukungan dan akuisisi lahan.

Jika ditentukan, fungsi dukungan anggaran untuk pembangunan infrastruktur untuk Rp265,1 triliun, atau 57 persen dari total perkiraan pembiayaan kebutuhan.

Meskipun fungsi pendukung dari Rp160,2 diperkirakan satu miliar, atau 34 persen. Untuk fitur utama dari anggaran infrastruktur publik harus memerlukan Rp32,7 triliun atau 7 persen. Sementara anggaran untuk pembebasan lahan sebesar Rp 8000000000000, atau 2 persen dari total perkiraan dana.

Sementara rencana anggaran itu sendiri akan datang dari anggaran negara (APBN), kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan penggunaan sektor swasta.

Dua Sisi medali Coin

Meskipun bukan pertama kalinya bahwa pidato pemindahan ibu kota dari pidato, tetapi kecemasan dan penolakan menjadi bagian penting menuju terwujudnya mimpi Jokowi di 2024. Tercatat Komisi II, seorang aktivis lingkungan JATAM, WALHI, JATAM Kaltim dan Kiara menolak relokasi kebijakan modal.

Meskipun mendengar gema penolakan mereka, tetapi belum tentu Jokowi langkah dianggap enteng. Masih banyak pertanyaan yang perlu diperiksa untuk bermimpi besar dan Jokowi tidak menjadi mimpi buruk bangsa ini.

tim penilai sekretaris Ibukota Negara Departemen Pendaftaran Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas Hayu menggambarkan diberikan batas waktu Jokowi menjadi faktor yang harus diperhatikan.