Cegah Banjir, Penduduk Ibu Kota Baru Dibatasi 2,75 Juta Orang

Cegah Banjir, Penduduk Ibu Kota Baru Dibatasi 2,75 Juta Orang

                                     




Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) negara telah melakukan sejumlah antisipasi yang banjir di Jakarta tidak akan menyebar di ibukota baru Kalimantan Timur.

Menteri PUPR Hadimuljono Basuki mengatakan, salah satu antisipasi akan dilakukan dengan membatasi jumlah warga di ibukota baru maksimal hanya 2,75 juta orang. Penentuan itu disesuaikan dengan kondisi di Kalimantan Timur. Namun, ia tidak merinci mekanisme pembatasan populasi.

Selain itu, modal baru juga didominasi oleh kawasan hijau. Area hijau Total mencapai 70 persen. Pemerintah sendiri berkomitmen tidak mengurangi porsi infrastruktur bangunan di Kalimantan Timur.


"Saya menghitung berapa populasi yang akan ada sebanyak 2,75 juta. Sebanyak 70 persen masih hijau," kata Basuki, Jumat (3/1).


Basuki mengatakan bahwa secara historis wilayah Kalimantan Timur juga bebas dari banjir. Oleh karena itu, ia yakin ibukota baru bisa bebas dari banjir.

"Secara historis ada, bencana juga minim," jelasnya.

Pemerintah berencana untuk memindahkan ibukota negara dan Kalimantan Timur ke Jakarta. Proses relokasi direncanakan akan dilakukan secara bertahap.

Untuk tahap pertama dimulai dengan memindahkan istana, kantor cabang eksekutif dan yudikatif, semua taman budaya dan botani. transfer akan dilakukan dalam 2021-2024.