Bupati Dukung TNI dan Prabowo untuk Gelar Kekuatan di Natuna

Natuna Bupati Abdul Hamid Rizal mendukung posisi militer dan Kementerian Pertahanan untuk menyebarkan kekuatan yang lebih besar di Natuna. Pernyataan menanggapi berita tentang kapal nelayan Cina di memancing kegiatan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Utara Natuna Sea.

"Sepenuhnya mendukung sikap militer dan Kementerian Pertahanan untuk menyebarkan kekuatan yang lebih besar lagi di wilayah Natuna untuk memantau, mencegah dan menangkal setiap upaya campur tangan kedaulatan wilayah Indonesia di Laut Natuna Utara," kata Abdul di pernyataan resmi, Jumat (3/1),

Abdul juga mengungkapkan masuknya kapal nelayan Cina dikawal oleh Coast Guard merupakan bentuk gangguan terhadap kedaulatan Indonesia.

Karena juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang mengungkap perairan sekitar Kepulauan Nansha (Kepulauan Spratly) termasuk memancing di laut Utara Natuna sebagai wilayah tradisional mereka.

Menurut Abdul, klaim ini telah diprotes oleh pemerintah Indonesia untuk Indonesia di Natuna perairan ZEE memiliki legal standing dari UNCLOS 1982.

Dia juga menyarankan kepada pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kursi pemerintahan di Kabupaten Natuna dan Anambas be Daerah Istimewa.

Karena, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah kabupaten / kota tidak memiliki wewenang ke laut sehingga tidak bisa berbuat banyak dalam menjaga dan mengelola perairan Natuna.

"Dengan dijadikannya Natuna sebagai provinsi khusus akan meningkatkan kewenangan dan kemampuan untuk mempertahankan, mengelola dan melindungi wilayah pesisir dan laut mereka di Natuna khususnya wilayah perbatasan yang saat ini di bawah kewenangan Provinsi Kepulauan Riau," kata Abdul.

Dia menambahkan Pemerintah Kabupaten Natuna dan warganya siap mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia di Natuna.