Menteri Edhy Akan Serahkan Kapal Pencuri Ikan ke Nelayan

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengatakan akan menyerahkan kapal nelayan ilegal untuk nelayan. Ia mengaku telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyerahkan kapal asing pencuri ikan (illegal fishing) untuk nelayan.

Dia mencatat bahwa ada sekitar 72 kapal yang telah menerima inkrah putusan pengadilan. Dari jumlah itu, 46 siap untuk diserahkan kepada nelayan. Selain itu, 29 kapal sudah di Batam, Kepulauan Riau.

"KKP telah diserahkan kepada kewenangan Menteri Keuangan dan Menteri Keuangan telah setuju. Tinggal target yang kita butuh masukan," katanya, Senin (23/12).

Dia mengatakan pemerintah akan memastikan penyediaan memancing kapal untuk tepat sasaran. Upaya yang dilakukan agar tidak benar-benar menjual kapal penangkap ikan administrasi negara.

Oleh karena itu, ia mengaku akan mengatur langkah-langkah pengawasan sekaligus mentoring. Menurut dia, jika kapal tersebut akan diserahkan kepada pihak ketiga baik nelayan dan lain-lain memerlukan proses seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lisensi kepada Presiden bergantung pada nilai kapal.

Pasalnya, kapal telah menjadi aset negara setelah inkrah vonis.

"Jadi misalnya, diserahkan kepada nelayan melalui koperasi, itu harus dipastikan dan bisa memberikan nilai tambah bagi para nelayan," tambahnya.

Selain memancing, ia menyebutkan Alternatif lain adalah untuk menyerahkan kapal ke sekolah-sekolah dan rumah sakit perikanan (RS) mengambang. Dia menyebut kapal ini memiliki ukuran rata-rata 100 gross tonnage (GT)

Sementara itu, 26 kapal yang tersisa belum ditentukan nasib. Pasalnya, beberapa dari kapal dalam kondisi yang buruk.

stranded kapal

Selain kapal asing pencuri ikan, ia juga menyoroti kapal terdampar (terdampar) di perairan Indonesia. Dia mengatakan lebih dari 400 kapal terdampar di sembilan pelabuhan termasuk dalam Benoa, Bali dan Bitung, Sulawesi Utara.

Ia menegaskan bahwa kapal ini perlu mendapatkan tindakan karena jika dibiarkan di pelabuhan itu akan mencemari wilayah tersebut. Namun, ia belum merinci langkah-langkah yang diambil oleh KKP tersebut.

Dalam hal ini, ia pertama kali akan melakukan analisis dan evaluasi di kapal tersebut.


"Jangan mencemari pelabuhan dan tanah tak bertuan, jadi kami harus memastikan pemilik," katanya.

Wacana pemberian kapal asing untuk memancing ikan ilegal adalah salah satu program Edhy. Kebijakannya berbeda dari pendahulunya Menteri KKP Susi Pudjiastuti sering tenggelam kapal asing pencuri ikan.

Sebelumnya, Edhy mengatakan tenggelamnya asing akan sia-sia jika tidak disertai dengan bimbingan kepada nelayan dan pembudi perikanan.

Namun demikian, ia tetap menghormati pendiri langkah Susi Air. Sebagai catatan, selama Menteri KKP, Susi telah tenggelam 556 kapal asing pencuri ikan.