Jokowi Akan Bangun Kebun Bibit Tanaman di Ibu Kota Baru

Jokowi Akan Bangun Kebun Bibit Tanaman di Ibu Kota Baru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan akan membangun kebun bibit sebelum mengawali pembangunan area ibu kota baru di Kalimantan Timur. Kebun bibit bakal dibangun sebelum masa konstruksi.

"Yang kesatu dibangun ialah kebun bibit seluas tidak cukup lebih 100 hektare (ha) yang memuat jutaan bibit di situ," ujar Jokowi usai meresmikan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi II, III, dan IV, Selasa (17/12).

Kepala negara menuliskan kebun bibit di bina demi mengawal lingkungan sebelum pembangunan infrastruktur dasar dilakukan. Sementara konstruksi infrastruktur dasar akan digelar mulai akhir 2020.

Ia menuliskan pembangunan kebun bibit dilaksanakan karena pemerintah tetap hendak menjaga lingkungan di area ibu kota baru. "Artinya kita hendak memperbaiki lingkungan yang ada di dekat ibu kota negara," ungkapnya.

Setelah kebun bibit terbangun, sambungnya, pemerintah akan membina konstruksi berupa infrastruktur dasar, mulai dari akses jalan, pemetaan kluster, sampai jaringan air dan listrik.

"Perencanaannya telah ada, kami membina sebuah usulan besar itu, air sudah, listrik berapa telah dihitung," katanya.

Berdasarkan perencanaan, pemerintah akan mengawali konstruksi pada akhir tahun dan mengerjakan pemindahan minimal mulai 2024. Dalam membina ibu kota, pemerintah bakal memulainya dengan membagi ke sejumlah kluster.

"Sekali lagi ini bukan semata-mata mengalihkan istana atau mengalihkan gedung perkantoran pemerintah, bukan itu. Ini penanda bahwa negara anda telah mengerjakan transformasi ekonomi ke smart economy dengan dibangunnya kluster pendidikan, riset, dan inovasi," katanya.

Di sisi lain, orang nomor satu di Indonesia tersebut tak hendak bila pemindahan ibu kota negara yang dilakukannya sama dengan negara lain. Di sejumlah negara, ibu kota baru justeru mencetak kota yang sepi dan mahal.

"Kita mesti belajar dari pengalaman sejumlah negara yang pindah ibu kotanya, namun ibu kotanya menjadi kota yang mahal. Ini tidak boleh kemudian sepi, ini pun jangan. Kemudian yang menghuni melulu pegawai pemerintah plus diplomat, pun tidak," tuturnya.