Jokowi Siap-siap Longgarkan PSBB, Padahal Indonesia Masih Darurat Kesehatan

Kurva penyebaran virus corona di Indonesia belum mengindikasikan tanda-tanda bakal menurun. Hingga Senin (18/5), jumlah positif corona menjangkau 18.010, sedangkan yang meninggal menjangkau 1.191 orang.

Di tengah permasalahan yang masih melonjak naik, Presiden Jokowi berencana melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meski belum berlaku sekarang, tetapi pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario dan protokol pelonggaran.

Di samping data yang belum turun, pemerintah pun masih menerapkan status terpaksa kesehatan berhubungan wabah corona. Hal ini dikatakan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy.

Muhadjir menjelaskan, status terpaksa kesehatan masyarakat mengacu pada Keppres Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Selama Keppres berlaku, maka Indonesia masih dalam terpaksa kesehatan. Status terpaksa akan berhenti andai Keppres itu dicabut.

"Jadi, kedaruratan ini bakal tidak berlaku bila sudah ditarik keluar atau dibatalkan. Selama Keppres (masih) berlaku, suasana terpaksa akan terus, Indonesia masih dalam terpaksa kesehatan," kata Muhadjir dalam konferensi pers virtual, Senin (18/5).

Pemerintah rupanya tak main-main menyiapkan skenario pelonggaran PSBB berbalut istilah New Normal. Berdasarkan keterangan dari dia, Presiden Jokowi menugaskan sebanyak menteri guna mempersiapkan protokol dan langkah pelonggaran PSB. Misalnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo.

Alasan pemerintah melonggarkan PSBB, kata dia, ialah demi memulihkan situasi ekonomi masyarakat yang terdampak corona. Dengan adanya pelonggaran PSBB, diinginkan masyarakat pulang produktif.

Sementara itu, protokol New Normal nantinya bakal disiapkan oleh Kemenko Perekonomian, Kemenkes dan Gugus Tugas. Berdasarkan keterangan dari Muhadjir, protokol diperlukan supaya masyarakat tidak beraksi di luar protokol kesehatan penyebaran COVID-19 ketika relaksasi PSBB. Nantinya pemerintah akan mengeluarkan protokol secara mendetail di tiap sektor.

"Misal saat restoran buka, bukan berarti bukanya laksana sebelum adanya COVID. Harus mematuhi protokol, datang atau santap di restoran," jelasnya.

"Jadi nanti terdapat protokol di restoran, ibadah, datang di acara yang melibatkan jumlah pengunjung relatif banyak. Boleh salat berjemaah tapi lain sebelum terdapat new normal ini," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyinggung dalam masa-masa satu atau dua pekan ke depan tidak bakal ada pelonggaran PSBB.

Sejauh ini ulasan pelonggaran atau pengurangan PSBB masih sekedar skenario saja.

"Arahan dari Bapak Presiden hingga dengan satu dan dua minggu ke depan belum ada kepandaian pengurangan pembatasan. Sehingga apa yang hari ini disampaikan ialah sebuah rencana mengenai skenario yang nantinya bakal tergantung dari data-data lapangan," kata Doni dalam konferensi persnya secara virtual.

Sebelumnya, Jokowi menyebut, pemerintah belum merealisasikan pelonggaran PSBB. Pemerintah, kata dia, masih dalam rangka menyiapkan sekian banyak  skenario.

"Saya hendak tegaskan bahwa belum ada kepandaian pelonggaran PSBB karena tidak boleh muncul nanti keliru diciduk masyarakat bahwa pemerintah Sudah mulai melonggarkan PSBB. Belum, belum belum ada kepandaian pelonggaran PSBB," kata Jokowi dalam sambutan ratas.

"Yang sedang anda siapkan ini memang baru sekedar rencana atau skenario pelonggaran yang akan ditetapkan setelah terdapat timing yang tepat serta menyaksikan data data dan kenyataan fakta di lapangan," tambahnya.