Bila Sumber Pangan Impor, Siap-siap Neraca Dagang Bengkak.

Para pengamat mengatakan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat impor sebagai salah satu sumber utama pangan dalam negeri akan semakin meningkat defisit perdagangan. Masalahnya berpotensi proses impor difasilitasi oleh kebijakan baru.

aturan ini tercantum dalam Bill Omnibus Bill (RUU) Pekerjaan Copyright. Pasal 66, ditetapkan bahwa pasokan makanan akan datang dari tiga sumber, yaitu domestik produksi pangan, cadangan pangan nasional dan impor pangan.

Ekonom Pusat reformasi pada Ekonomi (CORE) Manilet Rendy Indonesia Yusuf mengatakan pemerintah, sebagai gerakan persyaratan impor yang sebelumnya saling melengkapi hanya merupakan sumber penting makanan di negeri ini. Menurut dia, aturan ini bisa menjadi bumerang bagi pemerintah karena barang impor akan membanjiri di Indonesia.
"Ini akan berdampak pada neraca perdagangan, pelebaran defisit perdagangan di Indonesia," kata Yusuf mengatakan CNNIndonesia.com, Selasa (18/2).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat defisit neraca perdagangan sebesar US $ 864.200.000 pada bulan Januari 2020. angka defisit turun 18,7 persen dibanding Januari 2019 dan sebesar US $ 1,06 miliar.

Defisit terjadi karena nilai impor melebihi ekspor. Secara rinci, nilai impor US $ 14280000000 dan ekspor $ 13410000000 Amerika Serikat. Lebih Yusuf mengatakan tidak hanya neraca perdagangan akan terpengaruh. Fasilitas kebijakan impor juga akan mempengaruhi tingkat inflasi di negara tersebut.

"Jika impor terlalu banyak, Anda berpotensi menekan harga. Efek ini pada inflasi, "kata Joseph.

Dengan demikian, ia menyarankan pemerintah untuk meninjau kebijakan impor ke hak cipta Omnibus Hukum Works. Dia mengatakan, pemerintah harus detail setiap makanan yang salah satu sumber utamanya diimpor.
"Pasal tentang pemberian makanan di pengadilan negeri untuk menjelaskan lebih lanjut, lebih rinci. Jangan mengambang seperti itu, "kata Joseph.

Demikian pula, Wakil Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Indef) menyatakan Eko Listiyanto jika impor menjadi salah satu sumber makanan, pemerintah akan memfasilitasi proses impor otomatis masa depan.

"Bahaya ini karena tidak mempromosikan swasembada dalam negeri," kata Eko.

Ia menilai kebijakan ini akan menguntungkan majikan. Karena pasokan makanan yang tertulis dalam UU Hak Cipta Omnibus Buruh be ditentukan lebih berguna dijual langsung dengan kebutuhan masyarakat atau industri.
Tapi dilihat ini salah satu cara, yaitu bahwa perusahaan atau industri dapat memberikan cepat. Konteksnya dapat dilihat seperti itu, "katanya.

Eko berpikir sumber yang lebih baik dari makanan dalam pekerjaan Copyright Act Omnibus dalam hal-hal seperti itu saat ini berlaku.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang pasokan, prioritas pemerintah untuk produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Mengimpor hanya dipilih oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka ketika produksi dalam negeri kurang atau tidak sama sekali.

"Aturan sekarang penggunaan yang benar, hanya mengimpor sebagai suplemen. Ini juga merupakan semangat swasembada untuk tinggal di luar sana, "kata Eko.