Pengusaha Batu Bara Resah dengan Kewajiban Pakai Kapal RI.

Asosiasi Pengusaha Batu bara Indonesia (APBI) cemas dengan ketentuan pemerintah perihal keharusan menggunakan jasa kapal nasional dalam mengekspor batu bara. Pasalnya, sampai ketika ini belum terdapat aturan jelas soal keharusan tersebut.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menuliskan belum adanya kepastian mengenai kapan aturan itu berlaku akan menciptakan para pembeli batubara kendala dalam mempersiapkan penyewaan kapal guna ekspor batu bara.

"Kami menantikan aturan tentu dari Kementerian Perdagangan. Tapi harapan saya dan anda butuh kepastian cepat. sebab buyer-buyer luar udah beri informasi butuh kepastian cepat. Untuk menciptakan perencanaan guna nominasi kapal, bikin kontrak," ketika diwawancarai CNNIndonesia.com di Jakarta, Rabu (27/11).

Berdasarkan keterangan dari Hendra, guna proses nominasi kapal sendiri dibutuhkan waktu sekitar satu hingga dengan dua bulan. Sementara itu, kontrak pengapalan yang sudah dilaksanakan pun mempunyai tenggat masa-masa yang seharusnya sebelum akhir tahun dilakukan.

"Kontrak shipment terdapat banyak, jadi mestinya akhir tahun ini mestinya ada. Makanya terdapat berapa buyer terdapat limit mula tahun mesti terdapat kejelasan. Intinya buyers butuh kepastian lebih awal," ungkapnya.

Sebelumnya, kepandaian tentang pemakaian Kapal nasional sendiri telah ditata dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 80 Tahun 2018 tentang evolusi kedua atas Permendag Nomor 82 tahun 2017 Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional guna Ekspor dan Impor Barang Tertentu.

Terdapat tiga jenis barang yang dikenai keharusan tersebut, yaitu batu bara, CPO (minyak kelapa sawit) dan impor beras.

Awalnya, kepandaian tersebut bakal diterapkan 1 Mei 2018. Namun semua pelaku usaha meminta kelonggaran, Untuk menantikan kesiapan kapal dan asuransi sampai-sampai pelaksanaan keharusan pemakaian kapal nasional ditunda sampai 1 Mei 2020.

Hendra juga mengatakan bilamana tidak ditangani dengan cepat, maka kepandaian tersebut akan dominan negatif kepada pekerjaan ekspor batubara.

"Ya takutnya Kalo ini belum diselesaikan, dapat saja terdapat buyer yang berpindah produser ke negara lain. Bukan melulu Australia tapi pun Russia," tuturnya.

Sementara itu, Kasubdit Sistem Pembiayaan dan Pembayaran kementerian Perdagangan Eko Fabriyana menyatakan pihaknya ketika ini tengah bertukar pikiran dengan pihak berhubungan aturan pemakaian kapal nasional.

"Kami belum tahu nanti aturannya Permendag sebelumnya direvisi atau tidak, atau format petunjuk teknis," ujarnya.

Sehingga, pihak Kemendag sendiri belum bisa meyakinkan kapan aturan pemakaian kapal nasional itu diberlakukan.

"Saat ini belum terdapat aturan yang baru. Di saldo waktu tersebut ini kami bahas. Jadi kapan waktunya, saya enggak dapat jawab," ucapnya.

Kendati demikian, Eko menyatakan bahwa kapal yang dapat dipakai bukan kapal yang berbendera Indonesia, laksana yang disangka oleh sejumlah pihak, namun, kapal yang dikuasai perusahaan angkutan dari Indonesia. Seperti halnya, perusahaan yang mengerjakan joint venture ataupun merger dengan perusahaan Indonesia.

"Kami tak memberi batas kapal berbendera Indonesia sebab kami kolaborasi dengan asing, mereka dapat kolaborasi dengan angkutan laut Indonesia. Tujuannya baik meningkatkan keterampilan kita," pungkasnya.