Cara Buzzer Bekerja dan Alarm Bahaya di Baliknya

Cara Buzzer Bekerja dan Alarm Bahaya di Baliknya

Pilpres kemarin tersebut sangat terlihat, bagaimana orang dapat mudah sekali terpancing sebab media sosial,” kata Ronald—bukan nama sebenarnya—mantan buzzer pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, saat mengobrol dengan Alinea.id di Jakarta, Selasa (8/10).

Sebagai seorang pendengung alias buzzer, Ronald pasti punya tugas yang diemban. Ia mengatakan, dirinya menjadi pencegah serangan isu yang dilancarkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, yang menjadi satu-satunya lawan Jokowi-Ma’ruf dalam perhelatan Pilpres 2019.

“Caranya, saya memberi narasi positif yang sehubungan dengan Jokowi-Ma’ruf,” ujarnya.

Bila teknik itu tak dilakukan, Ronald cemas publik akan menelan mentah-mentah isu yang dilancarkan kubu Prabowo-Sandi.

Ronald mengaku, bekerja tak sendirian. Timnya, kata dia, berjumlah 150-200 orang. Masing-masing orang punya puluhan akun media sosial, yang dapat dimanfaatkan untuk memeriahkan tagar di media sosial.

Sebab, tak jarang keriuhan pertarungan politik kemarin dibuka dari pembicaraan di media sosial. Dalam bekerja, Ronald juga diperintahkan oleh seorang pemimpin, yang bertugas menilai isu apa saja yang mesti ditangkal.

“Setelah ditentukan, baru semua buzzer bekerja cocok target yang diinstruksikan leader,” ucapnya.

Kala pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) diserang isu tentang rapuhnya kotak suara yang berbahan kardus oleh kubu Prabowo-Sandi, Ronald mengatakan, pihaknya mati-matian menjelaskan untuk publik melewati Twitter dan Facebook.

Tim buzzer Ronald menerangkan bila kotak suara kardus tersebut sudah semenjak lama dipakai di dalam pemilu. Di samping itu, kesebelasan buzzer menyatakan bila pemakaian kotak suara kardus telah disepakati partai koalisi Prabowo-Sandi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ronald mengakui, kesebelasan pasukan siber Jokowi-Ma’ruf pernah melancarkan serangan ke kubu Prabowo-Sandi. Ia membeberkan, salah satunya menciptakan tagar #SandiwaraUno, yang sempat menjadi trending topic di Twitter.

“Tujuannya, menelanjangi teknik kampanye pasangan 02,” katanya

Isu lainnya yang dimainkan kesebelasan buzzer lokasi Ronald bekerja ialah memoles keharmonisan family Jokowi, dengan menjadikan sosok cucunya, Jan Ethes sebagai daya tarik.

"Dengan begitu, publik punya cerminan soal tak harmonisnya family Prabowo. Itu teknik halus kami menyerang mereka," ujarnya.

Twitter jadi tumpuan Ronald dan kawan-kawan guna menebar isu. Alasannya, Twitter dirasakan tempat narasi politik berkembang.

Dalam bekerja, Ronald dan semua buzzer beda dipatok target. Minimal, mereka mesti masuk 10 besartrending topic di Twitter. Maksimal, dapat memengaruhi media mainstream.

"Kalau media mainstream tersebut sampai mengekor isu yang anda mainkan, tersebut tandanya kami berhasil," ujar Ronald.

Di samping itu, andai publik ikut tercebur dalam isu yang dimainkan, dengan kata lain kerja deretan buzzer pun berhasil. “Apalagi hingga ada masyarakat yang buatmeme yang selaras dengan isu yang anda mainkan," kata dia.

Namun, dalam bekerja, menurut keterangan dari Ronald terdapat batas-batas yang tak boleh dilanggar, laksana tak boleh menyerang secara vulgar dan memainkan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Di samping itu, mereka pun tak boleh menyebarkan berita bohong alias hoaks.

“Kita seluruh harus berangkat dari data," tuturnya.

Saat masih menjadi buzzer, Ronald menyatakan mendapat bayaran sebesar upah minimum regional (UMR) DKI Jakarta. Dirinya bekerja dengan sistem tiga shift sehari.

“Jadi, dapat dadakan anda masuknya, dapat tiba-tiba masuk pagi, tiba-tiba masuk malam,” kata dia.

Saat mengerjakan tugasnya, ia menyatakan kerap mendapat teror dari pihak yang tak terima dengan unggahannya di media sosial. Akan tetapi, Ronald cuek. Sebab, teror tersebut masih di dalam media sosial.

“Belum ancaman secara langsung,” kata Ronald.

Salah satu teknik untuk menanggulangi intimidasi itu, Ronald mengantarkan meme lucu. Hal itu, kata Ronald, dilaksanakan untuk menciptakan opini dan ancaman lawan menjadi "receh".

Laris sebab dibutuhkan

Meski Pemilu 2019 telah berlalu, perihal buzzer masih jadi perbincangan. Baru-baru ini, Universitas Oxford menerbitkan laporan bertajukThe Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation. Laporan ini digarap Samantha Bradshaw dan Philip N Howard.

Di dalam laporan setebal 23 halaman tersebut disebutkan, Indonesia termasuk salah satu 70 negara yang memanfaatkan buzzer untuk sekian banyak  kepentingan pada 2019. Buzzer di Indonesia memakai media sosial Instagram, Facebook, Twitter, dan WhatsApp guna berperang.

Pelakunya, sebut laporan itu, memakai akun insan dan bot. Parabuzzer tidak bekerja permanen, mereka dikontrak dengan bayaran antara Rp1 juta-Rp50 juta.

Ada dua strategi buzzer di Indonesia, yaitu disinformasi dan memenuhi media sosial dengan tagar. Pesan yang dikatakan pun beragam, mulai dari menyerang oposisi, menyebar propaganda propemerintah atau propartai politik, dan mendorong friksi di masyarakat. Penggunanya, antara beda politisi, partai politik, dan swasta.

Sementara itu, analis media sosial Drone Emprit and Kernels Indonesia Ismail Fahmi menjelaskan, buzzer makin tumbuh subur di era digital lantaran terus munculnya keperluan untuk menyebarkan opini publik dari politisi.

"Nah, tersebut ada di pemerintah dan partai politik," ujarnya ketika dihubungi, Senin (14/10).

Ismail memandang, peran buzzer paling signifikan menyusun opini publik. Hal itu dapat dilihat dari tekanan semua buzzer yang kerap sukses memengaruhi pola pikir masyarakat

Bahkan sampai sukses mendorong kesepakatan politik,” kata Ismail. "Jadi, kebutuhan tersebut selalu ada. Karena politik tersebut ya proses deal-deal untuk menjangkau kesepakatan, dan tersebut kan opini dulu yang butuh dibangun.”

Dihubungi terpisah, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati mengatakan,buzzer sekarang tengah menguasai media sosial sebab permintaan penggiringan opini sedang laris-larisnya.

“Apalagi, warganet anda berkarakter ‘pembaca sekilas’, sehingga mengakibatkan permintaan isu yang sensitif dan kontroversial menjadi laris,” kata Wasisto ketika dihubungi, Selasa (15/10).

Akan tetapi, Wasisto memandang, eksistensi buzzer bukan sesuatu yang mesti disikapi secara berlebihan. Yang sangat penting, kata dia, mesti didorong menjadi unsur krusial pola kritis publik.

Wasisto yakin, bila didorong ke arah itu, potensi kericuhan di dunia nyata yang diakibatkan kegaduhan di media sosial dapat dihindari.

Meski begitu, Wasisto memandang, yang signifikan menggiring opini publik kini ini bukan buzzer, namun influencer—seseorang yang mempunyai jumlah pengekor atau followers tidak sedikit dan punya pengaruh powerful bagifollowers mereka.

"Buzzer itu melulu membuat isu. Influencer ialah figur warganet yang berpengaruh," tuturnya.

Bahaya untuk demokrasi

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad melihat, secara historis strategi buzzer sudah dipakai saat Pilgub DKI Jakarta pada 2012. Karena efektif, menurutnya, teknik itu dilaksanakan kembali saat Pilgub DKI Jakarta 2017, Pilpres 2014, dan Pilpres 2019.

Nyarwi menganalisis, terdapat empat hal yang menciptakan buzzer tumbuh subur ketika musim politik. Pertama, adanya pertarungan politik yang melulu ada dua kandidat. Kedua, dimainkan di distrik yang masih powerful isu agama dan etnis. Ketiga, ada kompetisi antarkandidat yang selisih elektabilitasnya paling tipis.

“Keempat, buzzer tumbuh di masyarakat yang mempunyai literasi politik rendah terhadap media sosial,” kata Nyarwi ketika dihubungi, Selasa (15/10).

Nyarwi mengatakan, cara-cara buzzer mempunyai risiko yang paling besar. Sebab, bukan tidak barangkali buzzer dijadikan senjata guna menyerang individu seseorang, dengan destinasi mematikan karakter orang tersebut.

"Jika dia sekadar menjual sosok elite, citra elite, visi-misinya, tersebut tak masalah. Tapi, akan jadi masalah saat buzzer tersebut melakukan negative campaign dan black campaign," ujarnya.

Di samping itu, eksistensi buzzer punya risiko negatif andai sudah menebar ketakutan di masyarakat. Terlebih, menciptakan masyarakat tak berani bersuara.  

Contoh kasus dapat dilihat pada Tempo. Kemarin Tempo sempat disebut-sebut buzzer. Nah, bila buzzer dalam politik itu dipakai untuk membina sumber ketakutan masyarakat untuk berkata secara bebas dan berekspresi, menurut keterangan dari saya, tersebut sangat negatif," ujar Nyarwi.

Tempo pernah menciptakan heboh dengan mengeluarkan sampul Jokowi berhidung panjang, serupa Pinokio. Tajuk utamanya saat tersebut “Janji Tinggal Janji”.

Lebih lanjut, Nyarwi menilai, bila buzzer tak punya kepedulian terhadap ruang publik, situasi ini dapat berpotensi memperburuk demokrasi. Sebab, dapat menimbulkan konflik berkepanjangan.

"Lihat saja, masih terdapat yang nyinyir walau pilpres telah selesai. Orang masih mempunyai prasangka terhadap kubu A atau kubu B. Ini karena akibat destruktif yang tak pernah disadari semua buzzer," ujar Nyarwi.

Berdasarkan keterangan dari Nyarwi, situasi ini butuh segera ditanggulangi pemerintah sebab korbannya lagi-lagi masyarakat. "Terutama masyarakat yang literasinya rendah," ujar dia.