Tarif Ojol antar Daerah Beda, Gojek Pasrah Aturan Pemerintah

Tarif Ojol antar Daerah Beda, Gojek Pasrah Aturan Pemerintah

Gojek merespon wacana pengembalian aturan secara online ojek tarif (ojol) dari pemerintah pusat ke daerah. Wacana ini muncul dalam menanggapi demonstrasi pengemudi menuntut ojol masalah pemerintah daerah dalam penentuan kebijakan tarif pada (15/1).

Gojek Senior Manager Corporate Affairs, Teuku Parvinanda mengatakan akan mendukung semua keputusan pemerintah untuk meletakkan aturan tarif ojol.

"Gojek selalu mendukung dan mematuhi aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk kepentingan mitra dan driver pertumbuhan ekosistem yang berkelanjutan," kata Teuku dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1).


Namun, Teuku mengatakan wacana baru akan dipelajari. Oleh karena itu, Gojek terlalu dini untuk komentar yang berkaitan dengan itu.

"Dari informasi yang kami dapatkan dari berita yang berkembang di media, Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa permintaan baru akan ditinjau," kata Teuku.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan disebut tarif ojek sedang mengkaji menyesuaikan online dengan masing-masing kota atau provinsi. Ini berarti bahwa gubernur atau walikota menentukan tingkat masing-masing sepeda motor secara online.

Dephub segera mengumumkan tarif taksi perhitungan kembali sepeda motor secara online (ojol). Direktur Jalan Departemen Perhubungan Perhubungan Ahmad Yani diumumkan setelah selesainya perhitungan, hasilnya akan diberikan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pertama.

"Jika batas waktu, kita sih ingin tidak terlalu lama. Jumat kami selesai, kami ingin menyelesaikan Senin, misalnya," katanya, Selasa (21/1).