Atasi Stunting, Menteri Muhadjir Bakal Ajak Sarapan 'Bareng'.

Stunting masih jadi di antara masalah kesehatan yang melanda Indonesia. Sebagai di antara upaya untuk menanggulangi stunting, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berencana untuk menciptakan program sarapan bersama untuk anak dan ibu hamil.

Program ini, kata dia, dapat jadi di antara upaya kecil tetapi efektif dalam menanggulangi angka stunting di masa depan.

"Salah satu tahapan yang mau anda lakukan ialah untuk buat program sarapan bersama. Sarapan bareng untuk anak balita anda dan ibu-ibu yang sedang hamil, plus anak-anak yang sedang sekolah," tuturnya di Double Tree Hilton, Cikini, Jakarta Pusat pada Jumat (20/12).

Program ini katanya dapat mulai dilaksanakan paling tidak seminggu dua kali di semua penjuru Indonesia. "Kalau contohnya seminggu dua kali aja. Nggak usah nasi dulu. Rebus telur aja bagi-bagi masing-masing sekolah, murid sebelum masuk," tambahnya.

Ide ini datang dari empiris Presiden RI Joko Widodo. Kata Muhadjir, Jokowi mengisahkan dirinya tidak jarang menerima sarapan cuma-cuma di lokasinya besar.

"Bapak presiden kemarin mengucapkan saya dulu masa-masa masih kecil terdapat pembagian susu, terdapat bubur kacang hijau, terdapat telur. Walau separuh-separuh gitu, ini loh anda hidupkan kembali," ujarnya.

Ia menuliskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Kementerian Desa. Anggaran guna program ini dapat diambil dari perkiraan dana desa. Namun kunci dari pengamalan program ini terdapat di Pemerintah Daerah.

Dijelaskan oleh Muhadjir, sesungguhnya permasalahan stunting mesti ditamatkan dari akarnya. Dan akar dari persoalan ini dapat ditelusuri dari calon ibu, bahkan saat mereka tetap remaja.

"Karena ternyata di antara sumber dari stunting ialah salah dietnya remaja putri kita. Akibatnya tidak cukup darah, dokter lebih tahu lah. Tapi tersebut ternyata salah diet tergolong sumber stunting," tuturnya.

Stunting Masih Jadi Masalah, Perlu Pengawasan dan Sosialisasi

Selain tersebut kurangnya informasi bersangkutan persoalan stunting pun jadi di antara kendala. Hal ini mengacu pada pengalamannya mengunjungi salah satu posyandu di tempat ibu kota baru di Kalimantan Timur.

"Katanya nggak terdapat (kasus stunting). Tapi bila saya tanya terdapat nggak anak yang beratnya di bawah normal. Jawabnya terdapat pak dari 46 calon balita terdapat 19. Ya tersebut namanya stunting. Jadi sebenarnya ada di lapangan, hanya mereka tidak paham tersebut stunting," tambahnya.

Ditemui pada peluang yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menuliskan pihaknya bakal meyakinkan program pemangkasan angka stunting tepat sasaran.

"Misalnya dalam urusan ini penurunan angka stunting. Nah penurunan angka stunting tersebut kan kesatu siapa saja yang diintervensi. Siapa saja yang mesti dipengaruhi, sampai-sampai angka stuntingnya turun," tuturnya.

Dikatakan Deputi Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayan PPN/Bappenas Subandi, urusan yang perlu disalin dalam menanggulangi permasalahan stunting terdapat pada pengawasan.

"Kalau tablet [vitamin] gizi diserahkan ke ibu hamil misalnya. Itu bukan dibeli oleh puskesmas kemudian disediakan gitu aja. Tapi mesti diminum," tuturnya.

Mengenai perkiraan terhadap penanganan stunting sendiri sebetulnya sudah disediakan sebesar 5 persen dari perkiraan kesehatan dalam APBN. Namun dana ini dipakai untuk menata intervensi pemerintah demi pencegahan dan penanggulangan stunting. Sedangkan perkara penyokong seperti meyakinkan adanya sumber air bersih, sanitasi yang bersih sampai keperluan pangan diperhitungkan di luar dana tersebut.

Dana total yang diperhitungkan pemerintah sejumlah Rp30 triliun di tahun ini guna perkara stunting. Dan angka ini, disebutkan Subandi dapat jadi bertambah di tahun 2020 sebab jumlah kabupaten yang pun meningkat.

Stunting masih menjadi mimpi buruk kesehatan di Indonesia. Bagi itu, Menteri Kesehatan Terawan ditugaskan Jokowi untuk mengurangi angka stunting di bawah 20 persen. Namun hingga akhir tahun 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hendak kondisi stunting menjangkau angka 14 persen dari total angka kelahiran anak di tahun itu.

Target penurunan stunting yang diputuskan Jokowi ini ini jauh lebih tinggi dari 'ramalan' Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di angka 19 persen.

"Target kami lima tahun ke depan sedang di angka 19 persen, namun saya masih inginkan 'ngotot' di 14 persen, bukan 19 persen," ucap Jokowi di forum diskusi bertema 100 CEO Forum Kompas di area Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11).

Menurut daftar Jokowi, Indonesia paling tidak sukses menurunkan angka stunting dalam lima tahun kepemimpinan Kabinet Kerja. Ia menulis prevalensi stunting sedang di angka 37,2 persen pada 2013 kemudian menurun ke 27,67 persen pada 2019, meski situasi di setiap tahun sempat naik turun.