Dispar Khawatir Pasal Zina RKUHP Merugikan Pariwisata di Bali

Dispar Khawatir Pasal Zina RKUHP Merugikan Pariwisata di Bali

Dinas Pariwisata Bali khawatir eksistensi pasal zina dan kumpul kebo dalam RKUHP dominan pada pengangguran dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja di Bali. Bila aturan ini disahkan, turis asing tak mau berwisata ke Bali. Padahal, sektor penghasilan Bali mengandalkan pariwisata. Lapangan kerja dinilai dapat semakin sempit dan pelaku wisata bakal mem-PHK semua pekerja, meminimalisir beban usaha. “Karena pariwisata sungguh-sungguh memang penopang perekonomian Bali ya, bila ini hingga tidak berlangsung dengan baik kan implikasinya hingga ke masalah pengangguran dan PHK, tersebut yang anda tidak mau hingga terjadi begitu,” Kepala Dinas Provinsi Bali Putu Astawa, ketika dihubungi kumparan pada Kamis (26/9). Astawa cemas dengan sebanyak pasal dalam RKUHP. Satu di antaranya mengenai batas waktu terbit rumah untuk perempuan yang dirasakan gelandangan. Berdasarkan keterangan dari dia, jadwal semua pekerja di Bali tak menentu. “Nah, ini masih RUU kadang-Kadang berubah dia pasal-pasalnya. Kalau yang diresahkan Pasal 417 (zina) dan 419 (kumpul kebo). Kan ada pun 432 yang terbit malam, bila ada perempuan ke luar malam di atas pukul 23.00 WITA tergolong gelandangan namanya di dalam pasal itu. Sedangkan bila pelaku-pelaku pariwisata anda kan tidak sedikit yang terbit malam-malam tersebut kan tersebut juga dapat dimultitafsirkan,” ujar dia. Astawa akan menampik aturan yang mengganggu pariwisata Bali. “Kemudian bila nantinya terdapat pasal-pasal yang merugikan pariwisata Bali, ya, anda ajukan aspirasi untuk dapat ditunda, ditolak, atau disesuaikan,”ujar dia. Astawa sedang mengerjakan sejumlah strategi supaya para turis asing berlibur ke Bali. Di antaranya, mendekati semua konsulat negara asing yang terdapat di Bali. “Upaya-upaya yang anda lakukan, saya telah menggandeng Gabungan Industri Pariwisata Bali, Bapak Ida Bagus Parta. Beliau telah mendekati konjen Australia yang terdapat di Bali untuk menyerahkan penjelasan, definisi sosialisasi sampai-sampai beliau dapat menginformasikan untuk turis yang berasal dari Australia tersebut yang kesatu,” “Kalau bapak Wakil Gubernur, sudah menerbitkan statement. Itu pun adalahupaya beda supaya tidak boleh resah lah pelaku-pelaku usaha anda dan bahwasannya masih aman lah anda berwisata di Bali tidak terdapat masalah menjarah atau penggerebekan tidak ada. Karena kan RUU sendiri kan baru rancangan di samping rancangan kini sudah ditunda,” kata dia.